Akhir dari Badan HUkum Pendidikan Episode yang membingungkan???? Menguntungkan atau Merugikan..??


PROLOGe


BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang merupakan perubahan dari BHMN ( Badan Hukum Milik Negara) yang sebatas Rancangan Undang-Undang (RUU), belum ditetapkan sebagai Undang-Undang. Jika RUU BHP ini
telah disahkan dan sistem ini diberlakukan di IPB maka mereka menilai kampus akan lebih mandiri dan otonom.
Beberapa mahasiswa menilai salah satu pasal dari BHP mengenai investasi dari luar negeri untuk pendidikan adalah
sesuatu yang positif bagi pendidikan di kampus. Investasi tersebut akan disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk
mahasiswa. Dampaknya bagi kampus adalah lebih memiliki link yang erat dengan investor-investor asing (perusahaan).
Lulusan IPB suatu saat akan ditarik oleh perusahaan tersebut dan dipekerjakan di sana. Di sisi lain, beberapa
mahasiswa pun menilai BHP ini lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Mereka menilai BHP ini akan
membuat biaya pendidikan semakin mahal, karena dana pendidikan dari pemerintah dikurangi jumlahnya.
Usaha kampus yang dapat dilakukan untuk menutupi dana tersebut adalah dengan mengadakan Ujian Mandiri. Ujian
Mandiri dinilai dapat menutupi biaya pendidikan karena calon mahasiswa yang mendaftar akan dikenakan biaya yang
cukup mahal sehingga jangan heran jika suatu saat pendidikan di Indonesia hanya diperuntukkan oleh orang-orang kaya
saja. Di tambah lagi dengan legalisasi dari pemerintah bagi 41 perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Ujuan Mandiri
ini. Kemungkinan besar IPB termasuk di dalamnya.(Koran Kampus IPB)

Klimaks
Kini BHP tidak disahkan!!!! Apakah yang terjadi….????
Mungkinkah IPB dapat mengembangkan lagi asset-asset yang sudah dikelola dengan baik??
Sebelum itu kita liat alas an BHP ditolak atu tidak disahkan>>>>
BHMN juga membuat mal di dalam kampus. IPB membangun Ekalokasari Plaza atau E-Plaza. Di kampus UI Depok tumbuh berbagai outlet bisnis, seperti restoran Korea, Alfa Mart, sampai kantor bank. ITB bekerja sama dengan PT Niaga Aset Manajemen membentuk reksadana yang merupakan produk jasa keuangan. Yang paling ironis, pembangunan mal di UGM terhambat. Bahkan UGM harus menanggung malu karena harus membayar ganti rugi Rp 44 miliar, setelah dituntut oleh kontraktor mal yang merasa dibohongi.
Dari contoh itu dapat dilihat betapa fokus pengelola kampus adalah mencari keuntungan untuk menghidupi diri. Bahkan persoalan otonomi dan kemandirian hanya dimaknai di wilayah dana. Perguruan tinggi merasa bebas menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Tak heran jika biaya kuliah setiap tahun makin melambung tak terkendali.

Di titik inilah, pembatalan UU BHP patut disyukuri oleh segenap masyarakat yang peduli terhadap pendidikan yang dapat diakses seluruh golongan. Namun pembatalan pun tak menjamin biaya kuliah turun. Artinya, tetap saja masyarakat berkemampuan ekonomi menengah ke bawah susah mengakses pendidikan. Lantas apa?
Perguruan Tinggi Negeri Kembali dengan status PTN patut dipertimbangkan. Sebelum menjadi BHMN, terbukti PTN menjadi sistem ideal. Biaya kuliah murah, dapat diakses semua lapisan masyarakat, mutu mahasiswa yang dilahirkan pun tinggi. Bahkan pemimpin negeri ini sekarang pun produk PTN. Tentu tak ada alasan untuk tak kembali ke format itu. Namun ada syarat yang perlu dipenuhi. (suaramerdeka.com)

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) siang ini menggelar unjuk rasa di Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Mahasiswa menuntut kejelasan tentang status hukum universitas pascapencabutan Undang-undang nomor  9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
Ketua BEM UI Imaduddin menjelaskan setelah  BHP dicabut  Mahkamah Konstitusi (MK), status hukum universitas, khususnya UI menjadi tidak jelas. “Kondisi universitas jadi vakum,” katanya di kampus UI Depok, sat hendak bertolak ke Kantor Kementrian Pendidikan Nasional.
Memang pemerintah berencana  membuat Peraturan pengganti undang-undang yang saat ini masih digodok. Imaduddin berharap peraturan itu  tidak akan menjadi BHP jilid 2. Oleh karena itu, dalam aksi ini mahasiswa  akan menyampaikan tiga poin rekomendasi yang nantinya bisa menjadi acuan dalam menyusun Peraturan pengganti undang-undang.
Tiga poin, yaitu negara sebagai penanggung jawab utama atas pembiayaan pendidikan indonesia, pengelolaan lembaga pendidikan yang menganut prinsip tata kelola yang baik dan melibatkan setiap pemangku kepentingan, serta otonomi dalam bidang akademik dan keilmuan berdasarkan tri dharma perguruan tinggi. (www.tempointeraktif.com)
Tujuh rektor dari perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), akan mengadakan pertemuan guna membahas kelanjutan nasib tujuh menyusul ditolaknya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).
Rencananya pertemuan itu akan dilakukan pada Sabtu (24/04/2010) sampai Minggu (25/04/2010) di Bogor.  “Insya Allah nanti malam kami bersama rektor tujuh perguruan tinggi BHMN akan mengadakan rapat sampai besok, untuk merumuskan kira-kira peraturan perundangan apa yang akan kami usulkan ke Mendiknas,” tutur Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto saat ditemui usai menghadiri seminar nasional Sustainable Bussiness Competitiveness: The Next Challenge, yang dipelopori program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (24/04/2010).

Menurut Herry, pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Maret lalu memang membuat tujuh perguruan tinggi BHMN harus mengkaji lagi landasan hukum apa yang tepat untuk mengganti kekosongan UU BHP tersebut.

Saat ini, lanjutnya, ada beberapa pendapat yang bermunculan terkait landasan hukum BHMN. Ada yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah (PP) untuk tujuh PT BHMN itu masih berlaku, tapi di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa BHMN kehilangan landasan hukum.
“Kami juga sedang lakukan kajian-kajian dan persiapan-persiapan, karena Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada kekosongan hukum,” imbuhnya.
Menurutnya, pihaknya telah memahami bahwa status BHMN itu berguna untuk transformasi, baik tranformasi kultur, budaya kerja, mutu dan kinerja.
“Jangan sampai transformasi yang sedang berlangsung ini kehilangan arah dengan adanya pembatalan UU BHP,” harapnya.
Selain itu, Herry juga berharap agar pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) secepatnya sebagai pegangan bagi sejumlah perguruan tinggi yang menerapkan UU BHP.
“Harapannya agar bisa mengganti kekosongan hukum, apakah bentuknya Perppu, PP baru, mungkin suatu saat nanti juga diperlukan UU,” tukasnya.
Kendati demikian, Herry mengatakan, tetap menghormati putusan MK tersebut dan melaksanakannya. “Yang jelas kami menghormati dan akan kami laksanakan,” tandasnya.

Anti Klimaks

Peraturan tetaplah peraturan, semua pemerintah yang mengelola. Namun apalah artinya bila rakyat Indonesia semakin tertindas dengan aturan tersebut. Memang IPB banyak mengambil peran penting dalam BHP tersebut, tapi ini tidak sama seperti perguruan tinggi lainnya yang belum siap.
Selain itu dengan adanya BHP kita dapat mengembangkan kurikulum-kurikulum mandiri sehingga banyak munculnya fakultas dan departemen baru. Terutama Teknik Pertanian di IPB telah banyak berkembang menjadi teknik Sipil dan LIngkungan serta nantinya akan ada Teknik Mesin dan Biosistem. Harapan dari perubahan aturan BHP adalah tidak menghambatnya perkembangan kampus IPB.

“Salah satu cara memecahkan masalah adalah jangan memulai dengan mempersoalkan bagaimana masalah itu terjadi, tetapi mulailah dengan bagaimana masalah tersebut dapat terselesaikan”
By PLS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s