Paper Bulog Dramaga Bogor


Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan komoditas beras. Beras termasuk biji-bijian yang merupakan salah satu bahan makanan utama yang senantiasa dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus hidup kita. Dalam produksinya ini beras tidak dapat diproduksi setiap saat bahkan juga dipengaruhi oleh alam. Oleh karena itu, agar diperoleh beras dengan mutu yang baik diperlukan tempat penyimpanan yang memenuhi standar, karena beras tergolong relatif mudah mengalami kerusakan apabila disimpan di daerah tropis basah seperti kondisi iklim di Indonesia. Tempat penyimpanan beras atau biji-bijian biasanya disimpan dalam gudang penyimpanan beras. Bila membicarakan tentang beras pasti sangat berkaitan dengan bulog. Bulog merupakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog, ini merupakan sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN.

Jika telusuri, sejarah Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang. Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.
Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen Fonds (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi. Secara ringkas, perkembangannya sebagai berikut:

  • Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan.
  • Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan Jepang) VMF dibekukan dan diganti dengan “Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha”.
  • Tahun 1945-1950, terdapat 2 organisasi, yaitu: Di Daerah RI: Didirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada Tahun 1947/48 dibentuk Kementrian Persediaan Makanan Rakyat sedang di daerah yang diduduki Belanda: VMF dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan di tahun 1939. sedang
  • Tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) (1950-1952) yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan.
  • Tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1952-1958) ini lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran.
  • Tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) (1958-1964) yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, maka pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan beroientasi pada distribusi fisik.
  • Tahun 1964 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) (1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan pangan di seluruh Indonesia.
  • Tahun 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik Nasional) (1966-1967). Tugas Kolognas adalah mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijaksanaan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri.
  • Tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan, diganti dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) (1967-1969) yang dibentuk dengan KEPPRES No. 114/KEP, 1967. Berdasarkan KEPPRES RI No. 272/1967, BULOG dinyatakan sebagai “Single Purchasing Agency” dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single Financing Agency (Inpres No. 1/1968).
  • Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi BULOG) berdasarkan KEPPRES 11/1969, struktur organisasi BULOG diubah. Tugas BULOG yaitu membantu Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok. Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa konsep dasar kebijaksanaan pangan yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain : konsep floor dan ceiling price; konsep bufferstock; dan Sistem serta tatacara pengadaan, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran.

Tugas BULOG semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijaksanaan Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970. Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola BULOG masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi BULOG diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah.

Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI No. 50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.

Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI no. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok BULOG hanya mengelola beras saja. Tugas pokok BULOG diperbaharui kembali melalui Keppres no. 29/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 Nopember 2000 keluar Keppres No. 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen Bulog tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada perbedaan tugas dan fungsi dalam berbagai periode. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama mucul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog harus berubah secara total. Dorongan untuk melakukan perubahan datangnya tidak hanya dari luar negeri, namun juga dari dalam negeri. Pertama , perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi Bulog sehingga hanya diperbolehkan menangani komoditas beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Keppres RI terakhir tentang Bulog, yakni Keppres RI No. 103 tahun 2001 menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. Kedua , berlakunya beberapa UU baru, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, dan UU No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Pusat dan dihapusnya instansi vertikal. Ketiga , masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Bulog mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat , perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan non-tariff barrier seperti monopoli menjadi tariff barrier serta pembukaan pasar dalam negeri.

Dalam LoI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog maupun pihak ekstern. Pertama , tim intern Bulog pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai “Paradigma Baru Bulog”. Kedua , kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, yakni LPND seperti sekarang, atau berubah menjadi Persero, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perjan atau Perum. Hasil kajian tersebut menyarankan agar Bulog memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Ketiga , kajian auditor internasional Arthur Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Bulog. Secara khusus, Bulog disarankan agar menyempurnakan struktur organisasi, dan memperbaiki kebijakan internal, sistim, proses dan pengawasan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa mendatang. Keempat , kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima , kajian konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi Bulog, menganalisa core business dan tahapan transformasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga Perum. Keenam , dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi III DPR RI selama periode 2000-2002.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas. Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.

Secara formal pemerintah Indonesia mulai ikut menangani pangan pada zaman penjajahan Belanda, ketika didirikannya Voedings Middelen Fonds (VMF) yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan. Dalam masa penjajahan Jepang, VMF dibekukan dan muncul lembaga baru bernama Nanyo Kohatsu Kaisha. Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Di daerah Kekuasaan Republik Indonesia, pemasaran beras dilakukan oleh Kementrian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) – Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), sedangkan daerah-daerah yang diduduki Belanda, VMF dihidupkan kembali. Keadaan ini berjalan terus sampai VMF dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama).           Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah. Bama yang berada di bawah Kementrian Pertanian masuk kedalam Kementrian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Sedangkan pelaksanaan pembelian padi dilakukan oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang dibentuk di daerah-daerah dan diketuai oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.3 Tahun 1964, dibentuklah Dewan Bahan Makanan (DBM). Sejalan dengan itu dibentuklah Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) peleburan dari YUBM dan YBPP-YBPP.

Yayasan BPUP ini bertujuan antara lain:

  • Mengurus bahan pangan
  • Mengurus pengangkutan dan pengolahannya
  • Menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).

Memasuki Era Orde Baru setelah ditumpasnya pemberontakan G30S, penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966. Namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 Mei 1967, lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.

Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi buffer stock holder dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Dalam Kabinet Pembangunan VI Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Organisasinyapun disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. Namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No.61/M tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog.

Pemisahan Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog mengharuskan Bulog menyesuaikan organisasinya dengan Keppres No.50 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995. Status pegawainyapun terhitung mulai tanggal 1 April 1995 berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keppres No.51 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995.

Memasuki Era Reformasi, beberapa lembaga Pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja. Mengawali Milenium III, sesuai Keppres No.29 tahun 2000 tanggal 26 Februari 2000, Bulog diharapkan lebih mandiri dalam usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik. Setelah sempat diberlakukan Keppres RI No.106 tahun 2000 dan Keppres RI No.178/2000, Bulog saat ini beroperasi berdasarkan Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.3/2002 tanggal 7 Januari 2002 serta Keppres RI No.110/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.5 /2002 tanggal 7 Januari 2002. Kemudian pada Rakortas Kabinet tanggal 13 Januari 2003, Presiden memutuskan menyetujui penetapan RPP menjadi PP dan ditetapkanlah PP No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari 2003 (Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2003).

Gudang Bulog Baru Darmaga merupakan cabang dari Gudang Bulog Cianjur, Yang dibanggun pada tahun 1981. Gudang bulog baru Darmaga ini menyimpan beras bagi rakyat miskin (Raskin) yang akan di salurkan di daerah Bogor, Depok, Jakarta, dan sekitarnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi gudang penyimpanan beras, seperti faktor lingkungan (suhu, kelembaban nisbi, komposisi atmosfir), faktor bahan (kadar air, aktivitas air), dan tindakan penanganannya, faktor makhluk hidup sebagai hamaperusak baik mikroorganisme, serannga hama gudang.Umumnya suatu unit bangunan gudang memiliki suatu ruangan luas dan bebas dari hambatan seperti tiang-tiang yang berada di dalam ruangan tersebut. Hal ini sengaja dirancang demikian,  untuk menyesuaikan dengan aktivitas yang ada di dalam gudang yang berkaitan dengan masalah efisiensi kerja terutama yang menggunakan peralatan-peralatan mekanis. Diperlukan kontruksi khusus pada bagian rangka atap untuk bentang bangunan yang lebar.

Bagian-bagian bangunan gudang meliputi atap, dinding, fondasi, lantai, pintu, ventilasi dan jendela. Atap harus dapat melindungi produk dari cuaca, angina, dan pengaruh sinar matahari secara langsung, dapat memberikan hawa sejuk bagi ruang maupun produk yang disimpan. Dinding harus dapat melindungi produkdari angin, hujan, sinar matahari, tikus, pencuri, burung, maupun serangga. Pondasi harus dapat mengurangi pergeseran tanah, menghentikan penyerapan air oleh produk, dan melindungi produk dari serangan tikus. Lantai harus dapat menciptakan ruang gerak yang aman, memudahkan pembersihan , dan perawatan, menahan beban produk dan dapat mencegah penyerapan kadar air. Ventilasi harus dapat mengontrol suasana didalam dan diluar, mencegah hujan, dan udara akibat kelembaban tinggi, mencegah burung, serangga, dan dapat berfungsi sebagai jendela. Pintu memperlancar keluar masuknya produk.

Bentuk dan Ukuran Bulog di Dramga.

  1. Gudang Bulog Baru (GBB 204)

Ukuran tempat penyimpanan                  : ( 42 x 22) m

Tinggi                                                       : 7 meter

Kapasitas Gudang penyimpanan             : 2000 ton

Lebar lorong                                             : 1 meter

Kerangka bangunan                                 : besi, seng aluminium

Atap terbuat dari                                      : Aluminium

Tata cara penyimpana                              :  kunci 5

Lama penyimpanan                                  : 1-2 bulan

Ventilasi                                                   : dibawah atap

Jumlah tumpukan                                     : 8 tumpukan

Pemeberantasan hama                              : Tahap pencegahan dengan menggunakan spraying 1 bulan sekali pada ruangan dan di celah untuk menghilangkan kutu. Selain itu juga menggunakakn fumigasi 3 bulan sekali

  1. Gudang Bulog Baru (GBB) 203

Ukuran tempat penyimpanan                   : ( 30 x 16) m

Tinggi                                                       : 6 meter

Lebar lorong                                             : 1 meter

Kapasitas Gudang Penyimpanan             :  2000 ton

Kerangka bangunan                                 : besi, seng aluminium

Atap terbuat dari                                      : Aluminium

Tata cara penyimpanan                            : kunci 5

Lama penyimpanan                                  : 1-2 bulan

Ventilasi                                                   : di bawah atap

Pemberantasan hama                                :Menggunakakn sprying untuk pencegahan dan juga menggunakan fumigasi 3 bulan sekali di celahnya

Dalam gudang penyimpanan beras ini tidak menggunakan tembok, karena suhunya bisa menjadi lembab.  Untuk cara mencegah kutu  dengan cara fumigasi, yaitu beras ditutup plastik atau dapat juga menggunakan gas atau tablet.  Dalam sirkulasi udaranya, terjadi secara lancar karena ventilasi udaranya dibuat dari kawat-kawat dan dipasang di atas sebelah samping dan menghadap ke bawah.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai struktur bangunanya, gudang penyimpanan ini menggunakan besi-besi untuk kerangkanya dan seng aluminium untuk atapnya, agar suhu di dalam tempat penyimpanan ini tidak lembab karena suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyimpanan, dimana suhunya jangan terlalu panas ataupun dingin (lembab). Sebab suhu yang tidak stabil ini memicu timbulnya bau apek maupun serangga pada beras. Selain itu dalam penyimpanan juga jangan terlalu lama karena akan mudah dimakan kutu. Ventilasi juga menjadi hal yang penting dimana ventilasi ini harus dibuat sedemikian rupa agar air hujan tidak dapat masuk dan burung tidak dapat masuk. Ventilasi pada gudang bulog dibuat dengan memasang ventilasi dibawah atap bukan dipasang di dinding. Hal ini dikarenakan, agar air hujan tidak masuk kedalam gudang karena bentuk ventilasi yang menghadap kebawah. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas beras seperti faktor interna/bahan: kadar air, aktivitas pernapasan, butir rusak, butir pecah. Sebagai contoh gabah yang telah dikeringkan sampai kadar air 14% (kadar air penyimpanan) aktivitas respirasinya akan meningkat jika kadar air gabah tersebut meningkat akibat fenomena kadar air keseimbangan. Aktivitas respirasi tersebut menghasilkan CO2, uap air dan panas. Akumulasi uap air yang diikuti dengan meningkatnya aw akan memicu perkembangan kapang yang akan menimbulkan kerusakan bahan pangan. Bahan yang sebelum disimpan penanganannya kurang baik, tidak baik untuk disimpan. Bahan tersebut akan banyak mengandung benda-benda asing yang kandungan mikroorganisme lebih banyak dari bahan yang bersih. Faktor eksternal: kondisi bangunan gudang tempat penyimpanan, kebersihan gudang, kelembaban ruangan (RH), oksigen bebas serta faktor biologis (hama dan mikroorganisme). Komposisi atmosfir merupakan faktor penting dalam penyimpanan. Lingkungan penyimpanan yang kaya oksigen akan meningkatkan aktivitas serangga maupun mikroorganisme khususnya kapang. Oleh karena itu, sistem penyimpanan dengan manipulasi atmosfir akan mengurangi resiko kerusakan. Sistem penyimpanan atmosfir termodifikasi atau sistem penyimpanan atmosfir terkendali sudah banyak diterapkan dalam penyimpanan bahan pangan.

Namun, di dalam gudang bulog ini suhu tidak terlalu diperhitungkan, padahal seharusnya suhu tetap haru diperhatikan dan dijaga, karena mempengaruhi kualitas beras. Selain itu dalam ventilasinya juga kurang sesuai karena masih terdapat celah yang bisa dilewati oleh burung, yang nantinya dapat merusak karung beras.

Dalam setiap sistem penyimpanan selalu ada agen-agen perusak yang dapat menimbulkan kerusakan pada bahan pangan yang disimpan. Agen-agen tersebut adalah mikroorganisme (khususnya bakteri, kapang, dan khamir), serangga hama pasca panen, rodenta, dan binatang vertebrata lainnya (seperti burung). Hama yang terdapat di dalam gudang Bulog yaitu tikus, burung, dan jamur. Untuk mengendalikan hama-hama tersebut maka digunakan pestisida dan insektisida. Pestisida adalah suatu bahan/senyawa kimia atau campuran suatu bahan untuk mencegah, membunuh dan mengurangi atau mengendalikan hama serta dimaksudkan juga untuk pengaturan tumbuh.

Pestisida yang digunakan  di Bulog hingga saat ini umumnya tergolong pada kelompok :

  1. Organophorus diantaranya : Damping, Nurvan, Satisfar, Silosan dab
  2. Pyretroids/ synthetic pyretroids : fenomena, responsar
  3. Phosphne detia gas, Gastoxin, deltox, dan sebagainya
  4. Halogen : Meathly Blomide
  5. Coumarius : Racium, Ralitan

Insektisida digunakan untuk memberantas hama serangga. Karena sifatnya beracun, insektisida tidak hanya membunuh serangga melainkan juga dapat membunuh hewan lainnya serta manusia.

Proses Penyimpanan

Proses penyimpanan beras pada gudang Bulog menggunakan cara penumpukan kunci lima yaitu susunan tiap-tiap lapisan berjumlah lima karung. Pada sistem karungan, beras yang akan disimpan dimasukkan kedalam karung dan ditumpuk pada landasan kayu. Sekelompok tumpukan karung yang terdiri dari beberapa lapisan/tumpukan disebut staple. Penyimpanan menggunakan sistem ini mempunyai beberapa keuntungan yaitu fleksibel, modal investasi lebih kecil, biaya bongkar muat lebih murah, tidak terjadi migrasi uap air, penanganan secara semi mekanis dan pemeriksaannya lebih mudah. Selain itu jug dibuat lorong yang jaraknya 1 m, untuk tempat berjalan.

Cara penumpukan kunci lima dalam penyimpanan sistem karung:

tumpukan ke-1                                                tumpukan ke-2



  1. A. KESIMPULAN

Perancangan fungsional gudang penyimpanan hasil pertanian secara umum menyangkut penentuan kapasitas, pengendalian lingkungan mikro, dan menyangkut operasional dan pemeliharaan. Faktor-faktor yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan disini adalah ukuran (kapasitas) , teknik atau cara kontruksi, bahan-bahan bangunan yang digunakan, dan tapak dimana bangunan tersebut akan didirikan.  Penyimpanan bahan pangan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu faktor lingkungan ( suhu, kelembaban nisbi, komposisi atmosfir), faktor bahan ( kadar air, aktivitas air/aw) dan tindakan penanganannya (cara dan waktu panen, pembersihan bahan), faktor makhluk hidup sebagai agen atau hama perusak baik mikroorganisme, serangga hama gudang, rodenta maupun vetebrata lainnya.  Penyimpanan dengan sistem karungan mempunyai beberapa keuntungan antara lain fleksibel, modal investasi relatif kecil, biaya bongkar muat lebih murah, tidak terjadi migrasi uap air, penanganan secara semi mekanis dan pemeriksaanya lebih mudah.

  1. B. SARAN

Gudang Penyimpanan bahan-bahan hasil pertanian harus memenuhi syarat-syarat  struktural bangunan. Faktor- faktor yang mempengaruhi penyimpanan beras di Gudang Bulog perlu diperhatikan dengan baik oleh pegawai-pegawainya. Dalam kunjungan bersama mata kuliah             LBP ke tempat-tempat berikutnya, sebaiknya lebih sistematis lagi dalam prosedur kegiatannya.


Referensi

Hasbullah, Rokhani, dkk. 2008. Lingkungan dan Bangunan Pertanian. Bogor. Departemen Teknik Pertanian IPB.

http://beraspulen.blogspot.com/search?q=menyimpan+beras+dengan+baik ( 20 Oktober 2009)

http://daviddonny.wordpress.com/2009/03/31/faktor-faktor-yang- mempengaruhi-kerusakan-gabah-beras-dalam-penyimpanan/ ( 20 Oktober 2009)

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Urusan_Logistik ( 22 Oktober 2009)

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.tempointeractive.com/hg/photostock ( 22 Oktober 2009)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s